Brebes Jateng-Kompas86id.com
Pemerintah desa adalah pelayan dan pengabdi kepada masyarakat , sudah seharus tangap dan respek , kepada masyarakatnya dan bertanggung jawab utamanya kepada masyarakat yang dipimpinnya juga .
Karena sumber permasalahan akan datang dari tuntutan masyarakat desa itu sendiri , adapun kemudian berkembang kearah hukum juga tuntutan Masyarakat yang tidak kondusif pula .
Karena dianggap tidak transparan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran APBDes 2024 , masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Pemuda Plompong Indonesia , akhirnya melakukan Audensi dan mendemo menuntut kinerja pemerintahan desa Plompong kecamatan Sirampok Brebes pada 4 April 2025 .
Ratusan warga dan pemuda desa geruduk balai desa pada hari Jumat 4 April 2025 mulai pukul 14.00 WIB , dan meriakan Carik Darto untuk Mundur dari jabatannya .
Demi mentertibkan kondisi pendemo akhirnya pemerintah desa bersama Muspika kecamatan Surampok dan Tim pengamanan mengajak dari polres Brebes , polsek dan Koramil perwakilan pendemo untuk masuk Aula balai desa melakukan Audensi dan dengar pendapat bermusyawarah .
Didalam Audensi dengar pendapat yang dihadiri Camat Sirampok Slamet Raharjo Sip , Dan ramil Sirampok dan Kapolsek Sirampok serta Pemerintah desa Kades Suyanto dan Sekdes Darto
Disampaikan oleh ketua Aliansi Pemuda Plompong Indonesia Son Hadi terkait surat Audensi yang dikirim kepada pemerintah desa untuk duduk bersama adanya masukan polemik dimasyarakat yang menanyakan kinerja pemdes Plompong dianggapnya tidak di respon positif dalam waktu yang cukup lama tidak ada jawaban dari pemerintah desa ,membuatnya cukup kecewa.
Sementara Abdul Mukti selaku warga pedukuhan Jeruk juga menanyakan transparansi pengelolaan anggaran APBDes 2024 , Ia meminta kepada pemerintah desa untuk bisa memaparkan detail anggaran dan peruntukannya dari APBDes 2024 tersebut.
Ditambahkan pula tuntutan dari warga pemuda terkait hal transparansi anggaran penyertaan modal Bumdes dan pendapatan Bengkok Desa dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang tidak jelas penggunaannya .
Adapula masukan Gus Ulul seorang tokoh masyarakat , bahwa didesa Plompong itu ada orang yang ahli kontruksi bangunan fisik , dikatakan bahwa setiap kegiatan fisik didesa diangap pula tidak sesuai
dengan anggaran yang ada .
Dari beberapa pertanyaan dan tuntutan Aliansi APPI dan pemuda kepada pemerintah desa , ditanggapi dan dijelaskan Sekdes Darto bahwa mengapa Surat Audensi tidak dijawab karena tidak sesuai prosedur atas dasar koordinasi dengan pihak Kecamatan dan Koramil .
Sedangkan gal Bumdes dan pendatan bengkok desa , bangunan fisik , sudah ada yang mengelola dan ada Scudle nya
seperti kelembagaan unsur LPM , dan direktur untuk Bumdes sedangkan untuk kegiatan fisik juga ada konsultan sesuai standar PU .
Dengan Jawaban pihak pemerintah desa atas tuntutan dan pertanyaan semua diatas dianggap oleh pemuda dan Aliansi APPI masyarakat Plompong , tidak puas dan dianggap mereka tidak ada juntungnya hanya muter- muter saja , akhirnya diputus kan oleh pemdes Plompong dan Muspika kecamatan Sirampok Audensi akan diulang lagi demi kesiapan pemerintah desa Plompong untuk menjawab itu semua .
Diusai acara Audensi Sekdes Darto ketika diminta awak Media untuk wawancara terkait Demo dan Audensi , menolak alias no komen toh tadi sudah meliput secara langsung acaranya , Jawab Darto .
( Fajar )
