mediakompas86.com,Cimahi – Kanda Kurniawan seorang pengamat politik sekaligus mantan Anggota Drpd Kota Cimahi menyimak keberadaan Koalisi ‘Cimahi Bersatu’ yang digagas Partai Demokrat, Partai Nasdem (Nasional Demokrat) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah manuver politik menarik, walau tidak dihadiri oleh calon itu sendiri, mengingat statusnya masih ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berkesan dilematis.
Menurutnya ada tekanan dari partai terhadap Dikdik S. Nugrahawan agar beliau segera lepas dari ASN dan segera menyatakan maju bila dirinya telah diusung oleh koalisi ‘Cimahi Bersatu’.
Terbentuknya koalisi ‘Cimahi Bersatu’ tidak menutup kemungkinan akan melakukan langkah-penjaringan untuk pemenangan pilkada. Lantas, siapa wakil Dikdik? Ujar Kanda. Seharusnya Koalisi Cimahi Bersatu mendeklarasikannya secara utuh, apa sebab,, karena kehadiran calon yang diusungnya tidak hadir saat dideklarasi tersebut.
Sementara bacalon yang diusung koalisi Cimahi Bersatu masih berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara), sehingga masih menggantung. Seharusnya calon tersebut segera melepaskan perangkat ASNnya mengingat dengan kekuatan koalisi Cimahi Bersatu Dikdik sudah mengantongi untuk bacalon pilkada tahun ini.
Kanda juga menilai bahwa pembentukan Koalisi Cimahi Bersatu belum utuh, mengingat belum ada wakil sehingga persiapannya belum matang. Akan tetapi sah-sah saja koalisi ini dibentuk untuk meyakinkan atau mengajak partai lain jika ‘Cimahi Bersatu’ sudah cukup untuk melaju ke pilkada, dan tidak perlu partai lain lagi. Sehingga ini diuntungkan oleh Dikdik.
Kanda juga melihat sebaiknya jangan terburu-buru koalisi ini deklarasi, mengingat kehadiran bacalon walikota dan wakilnya belum terlihat seutuhnya, “sepertinya ini hanya bagian dari merapatkan barisan, atau relawan guna memenangkan peta politik Cimahi Bersatu.
Bila saya menjadi ketua partai harus tegas, sampaikan kedua pasangannya secara utuh. Menurut Kanda Deklarasi inipun masih mentah yang pada akhirnya akan melakukan hal sama nantinya, yakni mengusung “Walikota dan Wakilnya”. Nah, untuk Deklarasi sekarang ini belum solid yang hanya menyampaikan paslon walikota saja tanpa wakilnya dan itupun statusnya masi ASN.
Semula keberadaan Koalisi partai Cimahi Bersatu ada lima, namun Dua dari partai tidak hadir, yakni PKS dan Golkar. Tentu ketidakhadiran dua partai ini seolah menggiring belum solid di Koalisi Cimahi Bersatu. Disampaikan Kanda bahwa konstalasi politik menuju pilkada tahun ini ada 500 lebih, dan semua partai masih belum berpengalaman untuk itu.
Yang kedua menurut kanda adalah, saat ini metode pemenangan pilkada sampai sekarang adalah survei dimasyarakat, sementara survei yang sekarang ini hanya lembaga survei yang hanya itu-itu saja tidak banyak. Jadi harus diketahui bahwa yang menentukan paslon pilkada itu ada dipusat.
” Saya kira partai PKS dan partai Golkar tidak akan berani turut serta berdeklarasi di Koalisi Cimahi Bersatu, karena belum ada perintah dari pusat” tutup Kanda. (Hr)
