JEPARA KOMPAS 86.ID
Jepara, 19 November 2024 – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (WamenHAM RI), Mugiyanto Sipin, melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Jepara pada Senin (18/11/2024). Didampingi oleh Staf Ahli Bidang Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah, kunjungan ini bertujuan memperkuat nilai-nilai kesadaran hak asasi manusia di daerah.
Rombongan disambut hangat oleh Dandim 0719/Jepara, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, S.E., bersama Penjabat (Pj) Bupati Jepara, H. Edy Supriyanta, dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jepara di Pendapa Kartini. (18/11)
Dalam keterangannya usai kegiatan, Letkol Arm Khoirul Cahyadi, S.E., menyampaikan bahwa kunjungan ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. “TNI dan pemerintah daerah akan terus mendukung upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Kementerian HAM untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Letkol Arm Khoirul Cahyadi, S.E., juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan kementerian dalam mendukung implementasi nilai-nilai HAM. “Kehadiran Wakil Menteri HAM di Bumi Kartini ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesadaran hak asasi manusia di tengah masyarakat. Kami, dari TNI, siap mendukung penuh setiap upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Dandim.
Sementara itu, WamenHAM RI, Mugiyanto Sipin, menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis HAM. “Pelayanan yang berbasis hak asasi manusia bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI dan Forkopimda,” ungkapnya.
Kunjungan ini melibatkan diskusi strategis terkait inovasi pelayanan hukum dan HAM di tingkat daerah serta evaluasi terhadap implementasi program-program HAM di Kabupaten Jepara. Pemerintah daerah berharap kunjungan ini dapat memberikan dorongan baru dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan menghargai hak asasi manusia.
(Rud)
