Lonceng Demokrasi di Manggarai Barat Telah Mati, Ribuan Massa Aksi Desak DKPP Copot Ketua KPU Manggarai Barat Atas Dugaan Pelanggaran Pemilu

Bagikan artikel ini
Lautan massa gelar aksi Demo di depan Kantor KPU Manggarai Barat (Kamis (12/12/2024)

LABUAN BAJO, mediakompas86.com- Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis siang, (12/12/2024).

Massa aksi mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman, selama proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat.

Dalam orasinya, Try Dedy, salah satu juru bicara aliansi tersebut, menegaskan bahwa demokrasi di Manggarai Barat telah mati.

“Pemilu yang lalu sarat dengan kecurangan, dan salah satu pelakunya adalah Ketua KPU Manggarai Barat, Ferdiano Sutarto Parman,” ujar Dedy.

Ia merujuk pada dugaan bahwa Ketua KPU Ano Parman terlibat dalam pencoblosan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berbeda, yakni TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan dan TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo. Dugaan ini semakin memperburuk citra independensi dan kredibilitas KPU di mata masyarakat.

Dengan demikian, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mendesak DKPP untuk segera melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan pelanggaran tersebut dan meminta agar Ferdiano Sutarto Parman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat. Selain itu, mereka juga menyatakan dukungannya terhadap upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, ditemukan bukti bahwa di Kecamatan Lembor selatan terdapat nama orang yang telah meninggal tetapi terdaftar di DPT dan ikut mencoblos.

Sebagai bentuk protes, para demonstran turut membawa sebuah keranda yang mereka simbolkan sebagai matinya demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat akibat pelanggaran yang diduga dilakukan dalam proses pemilu tersebut.

Dalam aksi itu, aliansi juga mengadakan ritual adat “Keti Manuk Miteng” (Potong ayam hitam) di depan kantor KPU Manggarai Barat dan disaksikan langsung oleh ketua KPU Manggarai Barat Ferdiano Sutarto Parman.

Pemotongan ayam tersebut dipimpin oleh para tokoh adat setempat, yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada penyelenggara pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Meskipun para demonstran mrndesak dan berharap agar Ketua KPU dapat memberikan klarifikasi terkait dugaan pelanggaran ini, namun, Ferdiano Sutarto Parman tidak memberikan respons.

Dalam situasi yang semakin memanas, ketua KPU Ano Parman akhirnya memilih meninggalkan lokasi aksi, membuat kericuhan kecil di antara massa yang terus mendesak agar klarifikasi segera dilakukan.

Aksi ini menambah daftar tuntutan masyarakat terhadap integritas penyelenggara pemilu di daerah tersebut mengenai transparansi serta keadilan dalam proses pemilu di Manggarai Barat.

Kendati demikian, Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi bertekad untuk terus mengawal proses hukum dan memastikan bahwa demokrasi di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan dengan adil dan bebas dari kecurangan. (Deni)