Serasi dengan program pembangunan Provinsi Jawa Barat, Musrembang tingkat Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah fokus pada usulan program tahun sebelumnya yang belum terealisasi.
Dihadapan tamu undangan Dikke Suseno Inako selaku Binwil (Bina Wilayah Karang Mekar) dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi menyampaikan sasaran program penting dalam pembangunan.
Baca Juga: ketua dprd cimahi sapa warga bareng pelaku umkm
Dikke menambahkan perlu pendekatan tehnokrat dalam perencanaan pembangunan serta partisitipatif.
” Program telah mengacu pada rencana pembagunan Kota Cimahi tahun 2024 serta RKPD tahun 2024, maka pelaksanaannya diperlukam pola pendekatan partisipatif ” terang Dikke. Kamis. (16/1/2024)
Sementara itu Lurah Karang Mekar menyampaikan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar adalah rangkaian FGD sebelumnya yang digelar pada Senin, 16 Januari 2025. Dan pihaknya fokus pada usulan program yang tahun kemarin belum terealisasi.
” Mudah-mudahan kebutuhan warga di tahun depan bisa terealisasi pada tahun ini” tutup Atep.
Selain itu, ada penguatan stabilitas ekonomi dan peningkatan sumber daya saing manusia yang merupakan pondasi penting bagi kelurahan Karang Mekar mengingat lokasinya yang strategis di jantung kota.
Di sampaikan Atep bahwa Forum diskusi bertujuan untuk menyatukan persepsi mengenai isu, topik, dan minat tertentu. Tahun ini ada beberapa usulan yang diajukan kembali karena memang tahun kemarin belum terealisasi, mudah-mudahan kebutuhan warga di tahun depan bisa terealisasi dengan kepemimpinan Walikota yang baru”
FGD (Focus Group Discussion) Kelurahan adalah metode diskusi kelompok terfokus yang dilakukan di tingkat kelurahan untuk mengumpulkan informasi, aspirasi, dan pendapat masyarakat tentang berbagai isu atau topik tertentu.
Baca Juga: dprd kota cimahi tanggapi pemetaan perluasan wilayah oleh tiga lembaga swadaya masyarakat
Tujuan FGD Kelurahan adalah mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Mengumpulkan aspirasi dan pendapat masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan Membangun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Adapun Manfaat FGD adalah: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Mengidentifikasi solusi untuk permasalahan lokal. Membantu perencanaan dan penganggaran yang tepat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. (One)
