Mediakompas86.com-Jepara 1-2-2025 – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) di Jepara, yakni Grib Jaya, Pemuda Pancasila, Pekat IB, Grib, GMBI, BSN, dan Macan Asia, menggelar pertemuan guna menyikapi dinamika penerapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Jepara serta menanggapi tindakan arogan serikat pekerja yang dinilai sering membuat kegaduhan di daerah tersebut. (1/2)
Dalam pertemuan tersebut, berbagai ormas menyepakati beberapa sikap tegas terkait kondisi yang berkembang di Jepara, khususnya dalam menjaga kondusivitas sektor industri dan perekonomian daerah. Berikut poin-poin kesepakatan yang dihasilkan:
1. Mendesak Gubernur Jawa Tengah segera menetapkan revisi UMSK sesuai dengan pengajuan terbaru dari Bupati Jepara agar ada kepastian hukum bagi seluruh pihak terkait.
2. Meminta serikat pekerja di Jepara untuk tidak bersikap arogan dan tidak memaksakan kehendak yang dapat merugikan banyak pihak.
3. Ormas Jepara berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kondusivitas di lingkungan industri, serta mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan perekonomian daerah.
4. Ormas akan bertindak tegas terhadap serikat yang terus-menerus membuat kegaduhan dan berpotensi mengganggu stabilitas Jepara.
5. Siap berada di garda terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlangsungan ekonomi Jepara.
6. Jika kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat dan berdampak negatif, maka ormas Jepara siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
Dalam pernyataannya, perwakilan ormas menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghambat perjuangan buruh, tetapi untuk memastikan bahwa semua pihak tetap menjunjung tinggi ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat luas.
“Kami mendukung kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, namun jika ada pihak yang berbuat onar dan mengganggu perekonomian Jepara, maka kami tidak akan tinggal diam,” ujar salah satu perwakilan ormas dalam pertemuan tersebut.
Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan semua pihak, baik pemerintah, serikat pekerja, maupun pelaku industri, dapat duduk bersama mencari solusi terbaik tanpa harus menciptakan kegaduhan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah.
(Rud)
