Tasikmalaya ||Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya yang berlokasi di Kecamatan Bungursari, hingga kini masih menjadi perhatian dan dalam pengawasan aktif Aliansi Bungursari Kota Tasikmalaya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral serta partisipasi sosial masyarakat, Aliansi Bungursari telah mengirimkan undangan resmi pembahasan tindak lanjut penawaran kerja sama kepada Ketua Panitia USB SMA Negeri 11 Kota Tasikmalaya. Pertemuan tersebut dijadwalkan pada Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 13.00 WIB s.d. selesai, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya.
Baca Juga : tring dorong kinerja bullion bank pegadaian kanwil x jawa barat dalam satu genggaman
Adapun pokok bahasan dalam undangan tersebut ialah penawaran kerja sama terkait pemanfaatan tenaga kerja dan material lokal, guna memastikan keterlibatan masyarakat sekitar dalam proyek pembangunan sekolah tersebut.
Perwakilan Aliansi Bungursari, Santo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang beretika dan konstruktif.
“Rekan-rekan dari Aliansi Bungursari menyampaikan aspirasi secara benar dan terbuka. Kami ingin mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat, serta mempresentasikan konsep kerja sama yang telah kami susun secara tertulis dalam bentuk dokumen resmi,” ujar Santo.
Namun demikian, dalam pertemuan tersebut pihak panitia pelaksana proyek tidak hadir. Sebagai gantinya, hadir perwakilan dari Ormas Sajalur, yaitu Andy, yang menyampaikan bahwa kehadirannya semata-mata untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait proyek tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh Santo mengenai sumber informasi undangan rapat, Andy menyebutkan bahwa ia mendapat informasi dari Nanang Nurjamil.
Santo menegaskan, “Aliansi Bungursari tidak bermaksud menghambat jalannya pembangunan SMA Negeri 11 Tasikmalaya. Namun sebagai masyarakat penerima manfaat, kami berkepentingan agar proyek ini berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan, monopoli, maupun kepentingan kelompok tertentu.”
Aliansi Bungursari menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal dalam setiap proyek pembangunan di wilayahnya. Mereka berharap, tenaga kerja dan penyedia material dari masyarakat Bungursari dapat menjadi bagian aktif dari pelaksanaan proyek tersebut, bukan sekadar penonton di wilayahnya sendiri.
“Jangan sampai masyarakat Bungursari hanya menjadi pekerja kasar, sementara pengendali proyek dan penyedia materialnya didominasi oleh pihak luar atau satu kelompok keluarga tertentu. Kami ingin keadilan dan pemerataan manfaat bagi seluruh warga Bungursari,” tutup Santo.
Seperti dilontarkan oleh tokoh masyarakat Bungursari yang terkenal kritis, Asep Devo. Perwakilan dari LPLHI DPD Kota & Kabupaten Tasikmlaaya. Ia menanyakan kejelasan terkait status tanah untuk akses jalan menuju sekolah.
Menurutnya, kejelasan status tanah harus diperhatikan, jangan sampai terjadi gugatan ahli waris di kemudian hari, seperti yang terjadi di beberapa sekolah bahkan instansi pemerintah. ” Pada dasarnya,kami sangat mendukung dan menyambut baik rencana pembangunan SMAN 11 di wilayah Bungursari, Agar Wilayah Bungursari tidak tertinggal dengan daerah lain, namun status tanah, terutama akses jalan, jangan sampai ketika sudah berjalan ada permasalahan di kemudian hari” pungkas Asep Devo. (Muh)
