BANDUNG – Kedatangan Walikota Cimahi ke kantor Walikota Bandung disambut positif oleh Walikota Bandung Mohammad Farhan. Kedua kepala daerah hadir guna membicarakan langkah strategis dalam pembangunan batas wilayah yang beririsan.
Kerjasama lintas wilayah bersama Pemerintah Kota Bandung, khususnya bidang penataan wilayah, infrastruktur dan pengelolaan kawasan perbatasan menjadi penting dalam pertemuan tersebut. Jumat, 02/05/2025.
Pertemuan antara Walikota Cimahi, Letkol. Purn. Ngatiyana dengan Walikota Bandung Muhammad Farhan memiliki kebijakan strategis untuk menyelaraskan kebijakan antardaerah.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bandung, ini pertama kalinya saya bersilaturahmi ke Kota Bandung sebagai Wali Kota. Kita perlu koordinasi dan menyamakan persepsi, yangmana Kita sudah punya MoU batas wilayah dan pembangunan kolam retensi. Harapannya, kita dorong BBWS menyelesaikan kolam retensi itu agar mengurangi banjir,” ujar Ngatiyana.
Ngatiyana juga menyampaikan aspirasi agar Kota Bandung bersedia memberikan sebagian wilayah perbatasan untuk Cimahi, mengingat kepadatan penduduk di Cimahi yang terus meningkat.
“Cimahi itu penduduknya padat, tapi wilayahnya kecil. Kami mohon barangkali bisa diberikan sebagian wilayah, minimal satu kecamatan,” ungkapnya.
Disampaikan Ngatiyana, terkait lahan Cirendeu, pihaknya berencana akan menjadikannya kawasan konservasi bambu dan ruang terbuka hijau. Namun, ia mengakui ada sejumlah masalah agraria di wilayah itu, termasuk perubahan fungsi lahan ilegal dan indikasi penyerobotan berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Mudah-mudahan pertemuan ini bisa ditindaklanjuti dan kita bisa selesaikan bersama,” ujarnya.
Sementara, menanggapi hal tersebut, Walikota Bandung Muhammad Farhan menyebut, wilayah Bandung dan Cimahi memiliki banyak irisan kepentingan, khususnya di bidang tata ruang dan aksesibilitas. Untuk itu, maka penting untuk memperkuat nota kesepahaman (MoU) yang sudah ada dan memperluas kerja sama konkret.
“Kerja sama harus kita serius kan kembali. Jalur masuk dari barat ke Bandung sudah mulai padat karena banyak warga Cimahi yang bekerja di Bandung. Kita bisa berkolaborasi untuk pelebaran jalan, agar masyarakat tidak terjebak macet berjam-jam,” ujarnya.
Menurut Farhan, pengelolaan wilayah perbatasan, seperti kawasan Cimindi adalah hal yang strategis. Ia menyatakan, jika Bandara Husein Sastranegara kembali aktif, maka Stasiun Cimindi dapat dikembangkan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD).
Selain itu, Farhan menyoroti persoalan lahan eks Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah di Cirendeu, yang kini terbengkalai dan mulai diserobot pihak-pihak tertentu.
Baca Juga: mei mendatang bundaran pemkot cimahi di bangun walikota solusi untuk mengurai kemacetan
Ia menegaskan perlunya kerja sama antara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bandung dan Cimahi untuk mengelola lahan seluas 84 hektar tersebut, yang sebagian dimiliki Kota Bandung.
“Tugas kita adalah memastikan kepemilikan lahan. Kita akan koordinasi bersama ke Kantor BPN. Lahan ini sudah 20 tahun ditutup dan harus dikelola agar tidak menjadi masalah seperti Dago dulu,” kata Farhan. ***
