Paluta (Sumut) mediakompas86.com
Diduga tak sesuai musdes, kegiatan Bimtek yang sumber anggarannya dari Dana Desa merugikan banyak aspek, baik Anggaran maupun manfaatnya bagi masyarakat.
Bagaimana tidak, sebut Ali Paras Siregar yang merupakan salah satu tokoh pegiat sosial Paluta. Kegiatan tersebut yang langsung memberangkatkan 6 (Enam) peserta per desa, dengan biaya kontribusi Rp 10.Jt (Sepuluh Juta Rupiah) Per Desa kali 6 Orang berati Rp.60 Jt (Enampuluh Juta Rupiah) di tambah lagi biaya Transpot dan Uang Saku Peserta yang hampir mencapai total Dana Rp.70 jt (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
Jadi kata Ali, dari 386 (Tigaratus Delapanpuluh Enam) Desa Di kali 70 Jt/ Per Desa berarti Rp. 27 Milyar (Duapuluh Tujuh Milliyar Rupiah) itu dana yang sangat fantastis dan dia menyayangkannya karena hanya habis untuk bimtek yang menurutnya tidak bermanfaat.
Akibat kegiatan yang di duga di inisiasi oleh oknum Kadis PMD Paluta tersebut menurut informasi yang berhasil dihimpun penggiat sosial tersebut dari beberapa media yg sudah Terbit, dapat diketahui bahwa beberapa kepala Desa sesungguhnya sangat lah keberatan.
Dimana pelaksanaannya kata Ali juga tidak terlaksana dengan Baik, banyak pesertanya yang tidak mengikuti sehingga terkesan hanya dapat uangnya saja sudah dan Sarat akan Mark- Up. Hotelnya yang tidak Baik, Hari Pembelajaran yang kurang Maksimal, Fasilitas ATK, dan lain Sebagainya nampak amburadul.
Terlebih Kegiatan ini lanjut Ali, di laksanakan pada saat Pilkada dan sudah masuk Pada tahapan penetapan calon, sehingga tercium aroma yang diduga sarat akan kepentingan Politik bagi salah satu calon Bupati di Paluta, tentunya ini sangat merugikan bagi Kandidat lainnya.
Atas kejadian tersebut Ali minta pihak APH baik Polres Tapsel, Kejari Paluta, Polda Sumut dan Kejati Sumut supaya memeriksa Kadis PMD Paluta dan PJ.Bupati Paluta.
Atau Kepada Mendagri supaya mengevaluasi dan mencopot Pj.Bupati Paluta karena tdk mampu menjaga stabilitas dan Kondusifitas Pemerintahan di Kab Paluta. (MLK)
