Mojokerto, mediakompas86.com – Sikap pihak SMPN 2 Pungging, Mojokerto, terkait transparansi laporan keuangan acara perpisahan siswa menuai kontroversi. Saat dikonfirmasi oleh salah satu wali murid, Bd, pihak sekolah justru terkesan menghindar dan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Bahkan, salah seorang guru menyarankan agar masalah ini diberitakan saja. Sabtu, (18/1/2025).
Bd, yang mewakili sejumlah wali murid, mengungkapkan kekecewaannya terhadap penggunaan dana yang dianggap tidak sesuai dengan acara perpisahan. Menurutnya, biaya yang dikumpulkan dari masing-masing siswa terlalu besar jika dibandingkan dengan kualitas acara yang sederhana. Dengan jumlah siswa sekitar 246 orang, total dana yang terkumpul mencapai puluhan juta rupiah, tetapi acara yang diselenggarakan tidak mencerminkan besarnya anggaran tersebut.
“Kami hanya meminta transparansi. Ke mana saja dana itu digunakan? Acara wisudanya sangat sederhana, tetapi biayanya begitu besar. Ini yang perlu dijelaskan,” ujar Bd.
Ketika Bd meminta laporan keuangan melalui wali kelas anaknya, ia mendapat respons yang dianggap tidak profesional. Bd menirukan jawaban wali kelas tersebut, “Pak, sampean kok kebacut, masalah ngunu ae dibahas.” Jawaban ini semakin memperkuat kecurigaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dana.
Tak puas dengan komunikasi melalui pesan singkat, Bd mendatangi sekolah pada Jumat (10/1/2025). Namun, ia hanya ditemui oleh salah satu guru, Pak J, yang menyebut kepala sekolah dan Humas sedang tidak berada di tempat. Ketika Bd mengutarakan niatnya untuk meminta klarifikasi, Pak J malah berkata, “Ya, kalau mau diberitakan, silakan. Biar viral sekalian.”
Hingga saat ini, pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto belum memberikan tanggapan resmi. Upaya Bd untuk menghubungi wali kelas kembali pun tidak membuahkan hasil. Permintaan transparansi dari para wali murid ini diharapkan dapat segera dijawab, agar kepercayaan terhadap institusi pendidikan tidak semakin menurun.
Wali murid menuntut laporan penggunaan dana perpisahan segera dipublikasikan secara jelas dan akuntabel. Mereka berharap, dengan adanya kejelasan ini, tidak ada lagi dugaan penyalahgunaan dana yang dapat merugikan pihak manapun. (Tim)
