mediakompas86.com-Jepara 27-1-2025 – Konflik mengenai Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Jepara tahun 2025 semakin memanas. Protes yang dilakukan oleh sejumlah serikat pekerja mulai memicu ketegangan di masyarakat. Fakta bahwa pengurus serikat pekerja yang memimpin aksi demonstrasi diketahui bukan warga asli Jepara membuat warga lokal semakin geram, mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi tersebut.
Warga Jepara mulai menyuarakan kekhawatiran mereka terkait potensi dampak ekonomi jika tuntutan kenaikan UMK dan UMSK yang terlalu tinggi terus dipaksakan. Mereka menilai, perusahaan-perusahaan yang tidak mampu memenuhi tuntutan itu berisiko pindah lokasi ke daerah lain dengan standar upah yang lebih rendah.
“Apakah mereka berpikir, jika UMK naik terlalu tinggi, perusahaan bisa tetap bertahan di Jepara? Kalau perusahaan pindah, apa mereka memikirkan nasib para karyawan yang terkena PHK? Bagaimana dengan nasib UMKM yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di sekitar pabrik?” ujar salah satu warga Jepara yang merasa dirugikan oleh aksi demonstrasi.
Warga juga mempertanyakan, siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh aksi serikat pekerja ini. “Kalau mereka bukan warga Jepara, kepentingan siapa yang sebenarnya mereka bawa? Jangan sampai aksi ini malah merugikan masyarakat lokal yang mencari penghidupan dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut,” tegas warga lainnya.
Ketegangan Meningkat di Masyarakat
Aksi demonstrasi yang sering dilakukan serikat pekerja dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat, terutama ketika aksi berlangsung di area strategis yang memicu kemacetan dan ketidaknyamanan. Beberapa warga bahkan mulai menyatakan kegeraman mereka terhadap serikat pekerja yang dianggap tidak memikirkan dampak jangka panjang bagi perekonomian Jepara.
“Kami hanya ingin hidup tenang. Kalau perusahaan-perusahaan pindah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Yang rugi ya kami, warga Jepara,” kata salah satu pelaku UMKM di sekitar kawasan industri.
Pemerintah Mendorong Dialog
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten Jepara terus mengupayakan dialog antara serikat pekerja, pengusaha, dan instansi terkait. Kepala Dinas Tenaga Kerja Jepara menyatakan, “Kami berkomitmen mencari solusi terbaik yang dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan buruh dan keberlanjutan usaha di Jepara. Kami mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan memprioritaskan dialog.”
Warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera menyelesaikan konflik ini tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi Jepara. Di tengah situasi yang memanas, warga mendesak agar aksi demonstrasi yang dinilai kontraproduktif segera dihentikan demi menjaga kepentingan bersama.
(Rud)
