CAMAHI – Paska peristiwa pergeseran tanah warga Rt.04 Rw 18 Cibabat, Cimahi Utara akhirnya mendapat respon dari wakil walikota Cimahi, Adhitya Yudhistira. Hal tersebut disampaikan oleh Adhit ketika meninjau lokasi bencana.
Menurutnya langkah paling cepat adalah merelokasi sementara warga yang terdampak dan harus mendapat skala prioritas demi keselamatan para korban, terang Adhit.
Dikatakan Adhitia, pihaknya telah merelokasi 14 KK terdampak bencana pergeseran tanah di rusun (rumah susun) Leuwigajah, Cimahi Selatan.
“Dari 14 KK, 11 rumah dan 46 jiwa diminta untuk dibongkar rumahnya. Ini dilakukan supaya tidak lebih meluas peristiwa ambruknya rumah para korban. Dan Selama proses pembogkaran kita berikan solusi untuk merelokasi sementara ke rusun Leuwigajah,” ungkap Adhitia, Kamis (10/4/2025).
Selain merelokasi tempat tinggal, para korban dipastikan akan mendapat Fasilitas bantuan berupa kebutuhan sehari-hari, serta kompensasi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan lainnya. Tidak saja dari pemkot, bantuan juga datang dari Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta dari BPBD Provinsi Jawa Barat.
Tidak hanya bantuan, Adhit juga memikirkan untuk meringankan korban yang memiliki anak sekolah di wilayah Cibabat, ini diperlukan agar tidak kejauhan dari rusun Leuwigajah, dan solusinya ngontrak diwilyah sekotar Kelurahan Cbabat untuk sementara waktu, terang Adhit.
“Tadi juga ada keluarga yang memliki anak sekolah, kita pikirkan juga jangan sampai relokasi malah membuat anak sekolah menjadi kejauhan,” imbuhnya.
Sempat muncul masukan dari warga jika keluarga terdampak yang memiliki anak yang masih sekolah untuk tidak tinggal di rusun Leuwigajah, melainkan menyewa rumah sementara yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka yang sudah hancur.
Masukan tersebut menurut Adhitia menjadi hayang mungkin dilakukan dengan pertimbangan jarah sang anak ke sekolah yang terlampau jauh jika ditempuh dari rusun Leuwigajah.
Disinggung soal sumber anggaran untuk penanganan dan bantuan warga terdampak bencana tersebut, Adhitia menyebut Pemkot menyediakannya melalui Biaya Tak Terduga (BTT).
“Bantuan sosial tidak terduga memang ada pos-nya dari pemerintah, kita tempuh aturannya dan kita juga punya dana BTT yang cukup lumayan untuk kita gunakan,” ujarnya. ***
